Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama rombongan kadis pendidikan Sulbar Andi Sukri Tamalele meninjau pelaksanaan Ujian Nasional tigkat SMK di Kabupaten Mamuju. Salah satu sekolah yng ditunjau adalah sekolah SMK Rangas dan SMK 1 Mamuju. Setibanya, ABM meninjau satu persatu ruangan sekolah saat pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMK Rangas Mamuju, Senin 02 April 2018. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pantauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menegah Kejuruan di Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan pengarahan dan motivasi kepada para siswa yang sedang ujian. “ Alhamdulillah pemantauan hari ini bertitik pada dua SMK, yaitu SMK 1 Rangas dan SMK 1 Mamuju, selain itu ada SMK Bonehau yang sementara bergabung di SMA 1 Mamuju, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh,” imbuhnyaDikemukakan, tingkat persiapan dari berbagai pihak stakeholder terkait dinilai sudah maksimal baik dari panitia ujian maupun dari pihak departemen pendidikan yang ada. Selain itu, keberhasilan para siswa diperkirakan akan mencapai 98 atau 99,9 persen kelulusan, dimana sesuai harapan bersama kelulusan pelajar ditargetkan mencapai 100 persen kelulusan.“ Penilainnya itu harus ada, dimulai dari kerajinan para siswa, kalau bisa ulangan harus ada tiap minggu, selanjutnya pertriwulan, persemester dan semua itu harus diakumulasi dan tidak hanya dinilai dalam satu hari ujian saja,”ungap ABM.Dikatakan, dari hasil pemantauan dan dari pernyataan beberapa guru pengawas tersebut, para siswa tidak mengalami kendala yang berat, hanya saja terdapat dua komputer yang sedang bermasalah di SMK Negeri 1 Rangas dan hal tersebut sudah teratasi dengan baik. “ Kedepan harus ada perbaikan-perbaikan baik kurikulum belajar dan proses belajar mengajarnya,” beber mantan Bupati Polman dua periode itu.Tidak hanya itu, terdapat sepuluh sekolah yang belum bisa menggunakan sarana aplikasi komputer, maka dari itu selaku kepala daerah ali baal menargetkan tahun depan program tersebut dapat berjalan sebagain mana mestinya. “ Diharapkan semuanyan dapat berjalan…

Gubernur Sulbar Alibaal Masdar melaksanakan penandatanganan kerjasama pemanfaatan Hutan pada KPH Karama dengan KSU guna Mandiri dan KPH Mapili dengan PT Agro Malaqbi. Pelaksanaan tersebut digelar diruang oval pada hari Selasa, 19-3-2018 pada jam 14.00. Kegiatan ini dhadiri oleh Kadis Pertanian Sulbar,Kadis Peternakan,Kadis PM dan PTSP dan Kadis Kehutanan,Tanawali,Kabid Planologi Kehutanan, Ka KPH Karama, Ka.KPH Mapili dan Ka KPH Bokal dan Direktur PT Sulbar Agro Malaqbi, dan Ketua KSU Guna Mandiri

Kadis Sulbar Muzakkir Kulasse mengunjungi kantor Biro HUmas Sulbar pada Hari Selasa 20/3/2018) dan bertemeu langsung dengan beberapa staf jajaran Biro Humas Sulbar. Kunjungan Tresebut merupakan salah satu koorinasi yang dilakukan kadis Kominfo Muzakkir Kulasse. Kunjungan ini perihal akan dileburnya biro humas ke Dinas Kominfo Sulbar, sehingga diperlukan salah satu koorinasi tentang program-program yang ada baik dinas Kominfo dan Biro HUmas.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan sambutan pada pelaksanaan Festival Malauyung (Pesta Nelayan) yang berlangsung di Desa Tangnga Tangnga, Tinambung Kab. Polewali Mandar, Kamis 15 Maret 2018. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) menilai proses pembuatan surat kapal nelayan saat ini cukup memberatkan. Olehnya itu, menurutnya cara tersebut perlu direformasi. Prosedur pengurusan yang dimaksud, yakni mendaftar di daerah kemudian ke Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi ke daerah untuk selanjutnya dikirim ke kementerian. "Saya hari ini menyurat ke Menteri Perhubungan dan saya tembusi Presiden. Saya ceritakan disitu begitu rumitnya (pengurusan surat kapal nelayan, red). Padahal ini nelayan saja. Hanya mau diketahui siapa pemilik dan ukurannya," ungkap ABM. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat nelayan yang hendak mengurus surat kapalnya bahwa semuanya telah gratis. "Jangan lagi ada bayar-bayar, tidak ada itu. Bahkan sampai ke Jakarta. Sampaikan kepada semua nelayan di Sulbar bahwa pengurusan kapal nelayan gratis," ujarnya. Bahkan, untuk lebih mempermudah masyarakat nelayan, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menganggarkan sejumlah dana ke Dinas Perhubungan untuk mendata dan mendaftar kapal nelayan di Sulbar."Perhubungan jangan tinggal di kantormu. Jemput nelayan kasi formulir, terus bawa ke kantor hingga ke Makassar. Kasian nelayan kita kalau ketika melaut ditangkap Polairud karena tidak memiliki kelengkapan. Sudah ditangkap, diadili, diambil lagi ikannya. Aduh rugi nelayan kita kalau begitu," ucapnya dengan sedikit tersenyum

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar ikut serta hadiri rapat internal sosialisai KPK yang dipimpin oleh Sekrov Sulbar, Ismail Zainuddin di lantai II kantor Gubernur, Selasa, 12 Maret 2018

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar memimpin rapat koordinasi Perkembangan Usaha Hulu Migas yang dilaksanakan di ruang oval. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Ismail Zainuddin melakukan pertemuan dengan SKK Migas yang berlangsung di ruang pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 13 Maret 2018. Rapat tersebut untuk mendengarkan persentase hasil migas baik secara nasional maupun Internasional dari SKK Migas.Kepala Departemen Hubungan Masyarakat SKK Migas wilayah Kalimantan-Sulawesi, Sebastian Judus memaparkan, rapat tersebut bertujuan sebagai silaturrahim dengan Pemprov Sulbar sekaligus memberikan gambaran hasil migas baik secara nasional maupun internasional, yang terdiri dari hulu berdasarkan tupoksi kinerja dengan mencari dan mengangkat minyak dan gas alam dari perut bumi. Disampaikan, untuk pengelolaan migas, Menteri ESDM RI selaku pelaksana kegiatan yang telah berpatner dengan badan usaha terkait hulu migas, membutuhkan teknologi yang canggih terutama di daerah Sulawesi, Kalimantan menuju arah Papua yang berpenghasil posil-posil serta laut karam.“ Harapan kami dari tahun-tahun sebelumnya komunikasi dan koordinasi tetap berjalan dengan baik diwilayah sulbar dan tetap dipertahankan, atau lebih ditingkatkan,” tandas Judus Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan, terkait sumber daya alam pulau Bala'Balakang dan gugusannya, Pemprov Sulbar mengharapkan, pendapatan hasil minyak bumi dan gas alam (migas) harus jelas. Dikatakan, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, terutama dalam penentuan nama beberapa gugusan pulau berdasarkan data yang telah ada. “Pemberian nama sejumlah pulau tersebut lebih cenderung sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan, itu perlu untuk melakukan revisi data, sebab dari sistem administrasi, sebagian gugusan wilayah yang menggunakan nama cenderung ke Kalsel, itu merupakan gugusan wilayah Sulbar, dan Pemprov Sulbar memiliki data yang sangat akurat dan lengkap terkait hal tersebut. Nama sebagian daerah tersebut harus berasal dari Sulbar. Kalau bisa secepatnya kita rubah,” tandas Ali Baal.Msih kata Ali Baal, untuk Kantor Perwakilan pengelola hasil alam Pulau Balabalakang dan gugusan yang kini sudah ada di Kalimantan Selatan, seharusnya berada…

Komisi Informasi Dinas Kominfo Sulbar menggelar sidang sengketa informasi dilantai II Dinas Kominfo Sulbar pada hari selasa (13 Maret 2018). Sidang awal antara aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan (amperak) sebagai pemohon dengan dinas pekerjaan umumdan perumahan rakyat kabupaten Mamuju Utara sebagai termohon terkait permintaan informasi tentang RAB gambar teknis dan dukungan peralatan dan kegiatan peningkatan jalan dusun Hikma (DAK) yang dikelola oleh PT Anugrah Kimber Persada Lokasi Kecamatan Bambalamotu. Pada persidangan tersebut dihadiri Ketua Majelis Sidang Andi Ishaq Abdullah,Anggota Rahmat, SH dan Anggota Dulhaj Muhtar. (edit publish : Fachriadi Masdar)

Komisi Informasi Dinas Kominfo Sulbar menggelar sidang sengketa informasi dilantai II dinas Kominfo Sulbar pada hari selasa (13 Maret 2018). Sidang awal antara aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keaxilan (amperak) sebagai pemohon dengan dinas pekerjaan umumdan perumahan rakyat kabupaten Mamuju Utara sebagai termohon terkait permintaan informasi tentang RAB gambar teknis dan dukungan peralatan dan kegiatan peningkatan jalan dusunn Hikma (DAK) yang dikelola oleh PT ANugrah Kimber Persada Lokasi Kecamatan Bambalotu. Pada persidangan tersebut dihadiri Ketua Majelis Sidang Andi Ishaq Abdullah,Anggota Rahmat, SH dan Anggota Dulhaj Muhtar.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama Sekrov Sulbar, Ismail Zainuddin mengikuti upacara penaikan bendera di pelataran kantor Gubernur Sulbar, Senin, 12 Maret 2018. Sebagai Inspektur Upacara adalah Kapolda Sulbar, Brigjrn Pol. Bacharuddin Jafar memberikan arahan di depan ASN lingkup Pemprov Sulbar Upacara bendera lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 12 Maret 2018 tampak berbeda dari upacara sebelumnya. Pada upacara tersebut, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar hadir sebagai Inspektur Upacara. Kapolda Sulbar, Bacharuddin Jafar pada kesempatan tersebut menunjukkan rasa bangganya hadir dihadapan ASN lingkup Pemprov Sulbar. “Dengan izin Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar , saya diperkenankan hari ini hadir sebagai inspektur upacara. Hadirnya sala selaku Kapolda tentu saja untuk menjadi lebih dekat dengan seluruh pegawai lingkup Provinsi Sulbar, karena terkadang di luar kita tidak tegur sapa. Selain itu, kehadiran saya disini selaku pengendali keamanan Sulbar juga diharapkan dapat mendukung semua program yang telah dicanangkan dan diprogramkan oleh Pemprov Sulbar untuk meningkatkan provinsi ini. Untuk itu, saya juga akan mengundang Gubernur untuk berbicara di hadapan pasukan saya,” ungkapnya. Bacharuddin juga meminta kepada semua ASN untuk menyampaikan keluhan dan saran jika diperlukan, dan meminta agar ASN selalu bekerja maksimal dan mengembangkan inovasi yang dapat mengembangkan diri sendiri dalam mencapai hasil yang baik. “Kita harus buat peran dari status jabatan kita, kita harus sudah punya agenda setiap harinya sebelum masuk kantor, di Korem ada Taro Ada’ Taro Gau’, di Polda ada Siamasei dan di Provinsi Sulbar ada Millete’ Diatonganan, kita harus melewati tahap ini untuk menjadi malaqbi. Untuk itu saatnya sinergikan kemampuan yang tegas, humanis dan berdasarkan kebenaran,” tambah Bacharuddin. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya 2010 tersebut juga mengakui bahwa Sulbar memiliki potensi SDA yang cukup besar. Sulbar sebagai surga yang tersembunyi, karena memiliki potensi di darat, laut dan udara. “Jika dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, akan mendapatkan dukungan dari pusat,”kata Bacharuddin Hadir pada…

Ibu Tri Gamarefa perwakilan dari Korsupgah KPK berserta rombongannya ( Sugiharto, Hery Nurdin dan M. Indra Furqon) disambut hangat oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si dalam kunjungan silaturahimnya. Senin (12/3/18) di ruang kerja Kapolda. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda sulbar nampak berbincang santai dengan Korsupgah KPK dan keakrabanpun serta kekeluarga menyelimuti suasana kunjungan tersebut. Kabid Humas AKBP Hj. Mashura, SH menjelaskan kunjungan Korsupgah KPK tersebut adalah kunjungan biasa dalam meningkatkan hubungan silaturahim dan sinergitas Polri dengan KPK dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang tetap kondusif khususnya dalam pemberantasan kasus korupsi di Sulawesi Barat. Tak hanya itu, kedatangan tim KPK di Sulawesi Barat dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi sekaligus melakukan pemetaan tata kelola pemerintahan provinsi dan kabupaten se-sulbar, Terang Kabid Humas. Selain itu, Kapolda dalam kesempatannya juga mengatakan siap mendukung dan membantu segala keperluan Tim KPK Pusat selama berada di sulawesi barat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun komitmen dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan terkait pencegahan korupsi di sulawesi barat. Turut hadir mendampingi Kapolda Dirreskrimum Polda Sulbar dan Kabid Humas. Sementara itu, saat dikomfirmasi oleh Kabid Humas Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Ibu Tri Gamarefa menjelaskan kegiatannya meliputi seluruh Sulawesi. Disamping itu, ia juga menyebutkan Sulbar masuk 10 target pendampingan kasus korupsi di tahun 2018 dan 9 daerah lainnya yaitu Sultra, Sulbar, Jatim, Babel, Kaltara, Kalbar, DI Yogyakarta, Lampung dan Sumsel dengan tujuan pencengahan, dan perbaikan sistem.