Wagub sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat menyerahkan Pataka Ekspedisi kepada ketua Tim Ekspedisi Hamkah sebagai tanda pelepasan Tim Ekspedisi Flora dan Fauna taman Nasional Gandang dewata, yang berlangsung di lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, selasa, 17 April 2018. Pada wawancara khusus Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar sangat mendukung adanya kegiatan tersebut dan mengapresiasi para tim ekspedissi flora dan fauna taman Nasional Gandang Dewata yang saat ini berada di Provinsi Sulbar, Mamuju. Menurut Enny sapaan wagub Sulbar ini, Provinsi Sulbar sangat kaya akan budaya dan alamnya, sehingga dengan masuknya Sulbar sebagai taman Nasional Gandang Dewata, tentunya membawa harapan agar hutan-hutan akan terlindungi dan memberikan pelestarian alam, sehingga alam tidak akan terganggu dan tidak menyebabkan adanya kerusakan kerusakan hutan,ujarnya. Dijelaskan juga bahwa Gandang dewata yang ada di Sulbar cukup luas yang meliputi kabupaten Mamasa, kabupaten Mamuju, Kabupaten Mateng dan Kabupaten Matra serta bersebalahan dengan beberapa kabupaten di Sulsel. Untuk itu, Taman Nasional Gandang Dewata akan menjadi komitmen Provinsi Sulbar untuk memberikan dukungan. "Tentunya kami menginginkan setelah melalui beberapa hasil penelitian dan eskpsisi-ekspedisi yang akan dilaksanakan, harapan kita tentunya taman nasional gandang dewata ini akan menjadi suatu taman nasional yang betul-betul akan dikenal oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia, bahkan kami menginginkan kalau bisa sampai luar Negeri,tutur Enny. Bukan hanya itu, harapan kami bahwa daerah yang berpotensi menjadi taman Nasional, bisa menjadi taman nasional yang baik untuk wisata maupun untuk pendidikan dan penelitian dan yang menjadi himbauan saya dan pemerintah tentuya, jangan kita merusak alam yang sudah ada, tetap kita jaga,tetap kita lestarikan dan tetap kita lindungi sehingga tidak akan merubah apa makna dari taman nasional dan diminta agar seluruh stakholder agar menjaga daerah dan seluruh alam yang ada di Sulbar ini. Ujar mantan Anggota DPR RI ini.

KAPOLDA SULBAR DAN BUPATI HADIRI PERESMIAN KODIM 1427/Pasangkayu di kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa (17/4). Sesuai dengan perkasad No. 111/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 Tentang tugas pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, Kekuatan dan gelar kekuatan, selenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Bertempat di Makodim 1427/Pasangkayu digelar upacara peresmian Kodim sekaligus penyerahan tugas jabatan Dandim 1427/Pasangkayu dengan inspektur upacara Danrem 142/Tatag Kolonel Inf. Taufiq Shobri. Pada acara tersebut, nampak hadir dalam upacara dan syukuran tersebut, Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Drs. Baharuddin Djafar, Bupati Pasangkayu Ir. H. Agus Ambo Djiwo, M.P, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Sekda, kepala SKPD, pengurus persit, Ibu bayangkari, serta undangan lainnya.Dalam sambutannya, Danrem berharap bahwa keberadaan Kodim mampu mengimplemantasikan visi dan misi jelas dan tegas dalam kehidupan di tengah tengah masyarakat dengan mengedepankan transparansi dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku dalam organisasi TNI-AD sebagai upaya melakukan pembinaan satuan." Kehadiran Kodim 1427/Pasangkayu tentunya akan meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat dan harus segera diikuti dengan pembangunan sinergitas dengan kepolisian, aparat pemerintah, Tokoh agama dan tokoh masyarakat di pasangkayu. Sehingga secara dini setiap gejala dan indikasi yang mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara dapat segera diantisipasi " Tutur Danrem. Bersamaan dengan peresmian Kodim, juga penyerahan tugas dan Jabatan Komandan Kodim, Letkol Inf. Kadir T, lulusan Sepa PK 1998 ini di percaya sebagai Dandim 1427/Pasangkayu dibantu oleh Kasdim Mayor Arh. Roshadi. Usai upacara di lanjutkan pengguntingan pita, penanda tanganan prasasti, Membuka selubung nama serta penanaman pohon di komplek Makodim 1427.

Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Hougeng Iman Santoso Polda Sulawesi Barat telah diresmikan pada hari Senin (16/4/18) oleh Irwasum Polri Komjen Pol Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH mewakili Kapolri yang tidak sempat hadir. Saat tiba di Gedung baru Rumah sakit Mapolda, Irwasum disambut hangat dengan pengalungan bunga dan diiringi lagu shalawat sebagai ucapan selamat datang di sulawesi barat. Sejumlah pejabat utama di Sulawesi Barat Seperti Wakil Gubernur Hj. Enny Angraeni, Kepala BNN Sulbar, Direktur RSUP Wahidin Makassar, Direktur PT. Kimia Parma, Para Bupati, Para Kapolres Jajaran, Pimpinan Bank Se Sulawesi Barat dan seluruh tamu undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Setelah diresmikannya bangunan Polda Sulawesi Barat yang ditandai dengan Pemotongan Pita dan pemotongan Tumpeng, Irwasum didampingi Kapolda dan tamu undangan lainnya meninjau kesetiap ruangan yang ada di Rumkit Polda Sulbar. Berjalannya acara peresmian ini, dimeriahkan dengan penampilan Marawis 4 (empat) pilar, Sanggar Seni Bambu Binaan Kapolres Mamasa dan penayangan pengenalan profil pembangunan Rumah Sakit Polda Sulbar.Dari Laporan Kabid Dokkes Polda Sulbar, ia menyebutkan soft Opening rumkit bhayangkara akan dilaksanakan bakti kesehatan terpusat yang didukung penuh pusdokkes dan rumah sakit polpus kramatjati, bid dokkes polda sulsel RS bhayangkara makassar, kapolda sulbar, IDI, PPNI, PSC119 dan alim ulama serta seluruh lapisan masyarakat.Adapun target pengobatan gratis kurang lebih 5.000 orang untuk seluruh lapisan masyarakat diantaranya Operasi Bibir sumbing, katarak, hernia, daging menumpang, donor darah, khitanan massal serta pengobatan umum dan spesialis.Sementara itu, Kapolda Sulbar di awal sambutannya mengucapkan selamat datang di polda sulbar kepada Irwasum Polri. Pembangunan rumah sakit mapolda pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya pada bidang pelayanan kesehatan.Selain itu, pihaknya juga menyebutkan keberhasilan pembangunan Rumah sakit bhayangkara Hoegeng Iman Santoso ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat.Motto Rumah sakit bhayangkara “Satu hati untuk siamasei (saling mengasihi) dengan melayani, mengayomi dan empati.Lain halnya dengan Wakil Gubernur,…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akrab disapa “Mama Yo” buat para anak-anak Indonesia, resmi Kukuhkan Satuan Tugas Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Barat Guna untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Bersama anggota DPR RI Komisi Delapan (VIII) dan Rombongan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat H.Amalia Fitri Aras, Wakil Bupati Mamuju H.Irwan SP Pababari, KAPOLDA Sulawesi Barat, DANREM 142/TATAG, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat ismail zainuddin, Kepala Kantor IMIGRASI Sulawesi Barat Teguh Setiadi , KAKANWIL Kementerian Agama Sulawesi Barat Muhidin, Para Kelapa OPD Lingkup Sulawesi Barat, Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Mamuju, Para Aktivis Pemerhati Perempuan Dan Anak, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat pada Jumat,13 April 2018. Melalui pengurus SATGAS FPPA SULBAR yang dikukuhkan pada 13/04/2018 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.4/677/SULBAR/IX/2017, sebagai perpanjangan tangan dari Menteri PP-PA RI untuk mensosialisasikan tiga program unggulan diantaranya Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi ketidak adilan bagi kaum perempuan. “Mama Yo” berharap bisa bekerjasama untuk menyelenggarakan 3 Program unggulan tersebut Pada sambutannya, “mama yo” berharap kepada pemerintah daerah untuk membangun kebersamaan dan komitmen untuk melihat perempuan dan anak. Sesuai UUD 32 tahun 2002 tentang pemerintah daerah yang lama, masuk dalam peringkat ke 19. Dengan naiknya dari 19 ke 2 maka menunjukkan bahwa perempuan dan anak itu sangat penting untuk diperhatikan. Ditambahkannya mengapa hal itu harus diperhatikan, bahwa pilar perempuan dan anak dianggap pilar yang menyelamatkan satu bangsa, perempuanlah yang menyelamatkan SULBAR dan anak-anaklah yang menyelamatkan masa depan SULBAR. Apalagi Indonesia dipilih jadi 1 dari 10 negara besar di dunia oleh PBB. Mengapa Indonesia dipilih..? sebab toleransi dianggap tinggi di Indonesia dan perempuan-perempuan dianggap cukup maju. Demikian untuk anak-anak Indonesia dipilih menjadi satu dari 4 negara besar untuk diperhatikan, dan menargetkan tahun 2030 sudah tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak. Tanggapan Busman Rasyid salah satu anggota…

Kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Kabupaten Mamuju mendeklarasikan 4 sekolah yang menjadi model percontohan Sekolah Ramah Anak yakni SMP Negeri 2 Mamuju, MTS Negeri Binanga, SD Inpres Rimuku dan Madrasah Iptidaiyah Swasta Al Chaeriyah Mamuju kamis, 12 Maret 2018 di MTS Binanga Kabupaten Mamuju bersama para Deputi Kementerian PP – PA juga di hadiri Gubernus Sulawesi Barat, H. Ali Baal Masdar, Wakil Bupati Mamuju H. Irwan SP Pababari, Ketua DPRD Mamuju H. Sitti Suraidah Suhardi, Ketua PKK Provinsi Sulbar Andi Ruskati serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Menurutnya di Kabupaten Mamuju, telah menginisasi delapan sekolah ramah anak (SRA) untuk menekan angka kekerasan di sekolah. Untuk itu, Yohana meminta agar seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawal SRA agar memnuhi enam komponen SRA, karena berdasarkan hasil kajian cepat Kementrian PPPA pada tahun 2017 masalah yang terbesar yang masih ada di sekolah adalah bullying, yaitu sebesar 58 persen.Dimomen tersebut Menteri PP – PA yang akrab disapa “Mama Yo” menegaskan bahwa investasi untuk anak itu harus besar karena anak inilah yang akan melanjutkan generasi kita kedepannya semoga Sekolah Ramah Anak, bisa menjadi model percontohan untuk sekolah lainnya.Dalam waktu dekat ia juga akan melaunching Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak untuk mendukung gerakan “World Fit For Children” (Dunia Yang Layak Bagi Anak) untuk meneruskan hak dan tanggung jawab bersama mengurus semua hak anak. “Karena anak punya hak untuk bersekolah, bermain, berkreatif, beraktifitas menggunakan waktu serta dilindungi, diperhatikan oleh Negara” Ujar Mama Yo.Disampaikan, angka perkawinan anak (usia dini) di Sulawesi Barat adalah yang terbesar di Indonesia. Olehnya, tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab kita bersama.Untuk melakukan pencegahan anak usia dini, ada 20 indikator yang harus dilaksasanakan oleh semua pejabat yang ada di Provinsi sampai di Kabupaten diantaranya, hak-hak anak, tumbuh kembang anak serta perlindungan khusus bagi…

Pemerintah Sulawesi Barat menggelar Musrembang yang digelar pada hari Senin April 2018. Pada Musrembang tersebut Hadir Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, DR, Widodo Sigit Pudjianto memukul gong disaksikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar . Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan musrenbang tersebut sebagai rangkaian kegiatan penyusunan RKPD Sulbar 2019, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pramusrenbang di Kabupaten Polewali Mandar pekan lalu. “Melalui kegiatan ini, kita semua dapat mensinergikan segala potensi dan upaya dalam melaksanakan pembangunan di 2019, serta mampu menghadirkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas,”kata Ali Baal Ia berpesan agar forum musrenbang itu harus mampu dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi yang sifatnya konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan yang dapat memberi solusi dan menjawab berbagai isu strategis pembangunan di Sulbar. Ali Baal juga berharap, agar berbagai program prioritas dan program strategis seperti, percepatan infrastuktur, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dapat terimplementasi dengan baik. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri RI, Widodo Sigit Pudjianto saat mengatakan forum musrenbang RKPD itu mempunyai makna penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulbar. “Forum ini sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program yang telah diusulkan, sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Sulbar,”ucap Widodo.Beberapa target capaian Provinsi Sulbar terhadap pembangunan daerah 2019 pada indikator makro pembagunan nasional, diantaranya target capaian kemiskinan 9,91 persen diatas target nasional 8,5-9,5 persen, IPM 67,64 dibawah target nasional yakni 71,98 persen, pertumbuhan ekonomi 7,3-7,6 persen diatas target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4-5,8 persen, pengangguran 2,77 persen lebih rendah dari target pengangguran nasional 4,8-5,,2 persen, dan tingkat inflasi masih…

Dalam kunjungannya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata n ke Provinsi Sulbar, Selasa, 10 April 2018 disambut hangat oleh Gubernur Sulbar Alibaal Masdar , dan Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar. Kedatangannya di Provinsi ke -33 tersebut merupakan wujud dari Kordinasi Supervvisi Bidang Pencegahan Korupsi (Korsupka), yang bertujuan membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum dan Inspektorat serta semua kepala Daerah, walikota dan para bupati di tiap Daerah. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Oktain Panjaitan, Kepala BPKP Sulbar, Arif Ardiyanto, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar, Kajari , Andi Hamka menggelar acara audience Pimpinan KPK dengan Gubernur, Kajari, Kapolda Sulbar, BPK,BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulbar di Aula BPKP Sulbar, Selasa, 10 April 2018 Wakil Pimpinan Alexander mengatakan, ada empat agenda yang akan didorong dalam rangka mengkoordinasikan pencegahan, baik masalah penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP serta masalah perizinan, begitupun tentang masalah pemberantasan korupsi “ Empat hal ini tidak hanya terdapat di Sulbar, tetapi di seluruh Provinsi yang manjadi agenda KPK untuk melakukan pendampingan pada pemda-pemda di seluruh Indonesia, semuanya ada 500 lebih, baik ditingkat II kota/kabupaten maupun tingkat Provinsi,” beber AlexandAdapun yang menjadi kendala dan keprihatinan bersama di tiap pemerintahan daerah yaitu pengelolaan tata kelola yang kurang baik sehingga diharapkan penyimpangan-penyimpangan prosedur dan pemanfaatan sistem yang kurang maksimal dapat dicegah sejak awal demi mencapai target tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan maksimal. “ Terkait laporan-laporan sudah pasti tiap daerah pasti ada, dan tiap daerah umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dan itu menjadi titik yang paling rawan ,“ tandasnyaKunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata tersebut disambut positif Gubernur Sulawesi Barat , Ali Baal Masdar. Ali Baal mengemukakan, kunjungan Wakil Ketua KPK tersebut sangat sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Gubernur-wakil Gubernur Sulbar yaitu zero korupsi, zero narkoba dan…

Badan Pusat Statistik Sulbar menggelar Video Conference (Vicon) dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atas penyelenggaraan statistik sektoral. Pertemuan Vicon tersebut, dihadiri Dinas Kominfo Sulbar beserta staf jajaran dinas Kominfo Sulbar di kantor BPS Sulbar pada Hari Rabu, 4 April 2018. (edit rePublish : Fachriadi Masdar)

Gubernur Sulbar Muhammad Ali Baal Masdar melaksanakan pelantikan untuk pejabat tinggi pratama, fungsional dan administtarator pada Gerbong mutasi babak pertama lingkup Pemprov Sulbar bergulir. Senin, 2 April 2018, bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar dan pelantikan kali ini hanya dilakukan pergeseran atau pengisian jabatan. Pada pelantikan gerbong pertama ini pengambilan sumpah kepada sembilan pejabat tersebut terdiri dari, satu pejabat fungsional ahli utama yakni Nur Alam Tahir yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan mendapat jabatan baru sebagai Widyaiswara pada Badan Pengembangan SDM. Sedangkan lima pejabat pimpinan tinggi pratama diantaranya Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian mendapat jabatan baru sebagai Asisten Bidang Pembangunan, Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya dijabat Muh.Jaun mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas PMD. Selanjutnya, Kepala Dinas Perindag, Koperasi, UKM yang sebelumnya dijabat Bahtiar, kini dijabat oleh Amir Maricar, dan selanjutnya Bahtiar menggantikan Amir Maricar sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal.Sementara, tiga pejabat administrator yang dilantik, diantaranya Bau Akram Dai menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Sosial menggantikan Muh. Arif yang kini menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD, sedangkan jabatan Sekretaris Dinas Pertanian yang ditinggalkan Bau Akram Dai sekarang ditempati Tanawali yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura pada Dinas Pertanian“ini baru gerbong pertama, sebentar lagi gerbong ke dua dan selanjutnya setelah dilakukan revisi organisasi masuk gerbong ke tiga. Untuk itu setelah ini kita akan bekerja bersama-sama menuju Sulbar maju dan malaqbi,” ucap Ali Baal.Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pergeseran dan pengisian jabatan tersebut murni dilaksanakan sebagai kebutuhan organisasi yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Sulbar, guna memenuhi tuntutan tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Dikatakan pula, makna sebuah pelantikan bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai…

 Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Puan Maharani didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin Kambo beserta Gubernur Sulbar Alibaal Masdar dan Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar, Bupati Mamuju, Hapsi Wahid beserta para rombongan meninjau lokasi korban banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di Lingkungan Simbungan I Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Mamuju pada hari Selasa (27/3/2018). Di lokasi tersebut istri dari Hapsoro Sukmonohadi ini berdialog dengan warga korban banjir bandang.Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno tersebut juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 819 kepala keluarga yang menjadi korban banjir pada Rabu 22 Maret lalu. Bantuan tersebut berupa dana siapa pakai untuk penguatan posko darurat penanggulangan bencana sebanyak Rp 250 Juta, untuk dugunakan keperluan korban banjir dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti memperbaiki tempat tinggal. Selain itu, Puan Maharani juga menyerahkan bantuan berupa Paket Sandang sebanyak 5o Peket, Paket Kedware 50 Paket, Perelatan Makan 50 Paket, Alat Kesehatan keluarga 50 Paket dan Peralatan Daput 26 Paket. Ia menjelaskan, saat mendengar bahwa tanggal 22 Maret lalu, terjadi banjir bandang di Mamuju, ia langsung perintahkan BNPB untuk melakukan tindakan memastikan kondisi pengunsi atau kondisi warga yang terkena dampak banjir. "Kita sama-sama melihat berkaitan makanan, minum, sandang yang diperlukan sudah siap dan diterima oleh warga. Sebanyak 819 Kepala Keluarga dan 548 Rumah yang terdampak itu, akan diliat oleh Bupati karena pengungsi saat ini tingga dua titik dan akan segera dipulangkan ke tempat tinggal mereka masing-masing, setelah di data dan dilihat rumah mereka sudah dapat ditinggali atau tidak,"tuturnya. "Bantuan dana sebesar 250 juta uang siap pakaian itu, akan dipergunakan seperti memperbaiki rumah, karena tidak semua akan kita perbaiki sekaligus. Kita akan data mana yang lebih prioritas untuk diperbaiki," lanjutnya. "Bantuan uang siap pakai itu bukan untuk dibagikan kepada warga, tapi akan diatur oleh Bupati untuk digunakan memenuhi keperluan korban banjir,"kata Puan Maharani…