Polda Sulbar laksanakan pemusnahan Barang Bukti Narkotika obat berbahaya dan miras hasil sitaan Dit Resnarkoba dan Jajaran Polda Sulbar. Kamis (24/05/2018).Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Mapolda Sulbar dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BNN Provinsi Sulbar, Pejabat Utama Polda Sulbar, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju serta para tamu undangan.Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar, mengatakan, dihadapan kita ini telah di gelar barang bukti narkotika, obat berbahaya dan minuman keras hasil sitaan Polda Sulbar dan jajaran dari tanggal 12 april sampai dengan 17 mei 2018.“Adapun jumlah Batang bukti “Adapun jumlah Batang bukti narkoba yang akan di musnakanyaitu sabu 998 gram, Pil PCC 970 butir, Pil THD 1000 butir, Minuman keras pabrikan 342 botol dan minuman keras tradisional 312 liter,” Ucap Kapolda Sulbar.Lanjut dikatakan Kapolda, pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, obat obatan dan miras. Masyarakat tidak lagi mengkonsumsi narkotika, obat-obatan ilegal dan minuman keras.Kapolda juga mengatakan, tindakan tegas dari anggota Ditresnarkoba dan jajaran untuk mengungkap, menyita dan memusnahkan barang bukti narkoba dengan harapan agara ada efek jera bagi para pelaku dan masyarakat agar dapat terhindar dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.“Sebagai wujud trasnparansi sehingga masyarakat tahu betul barang bukti yang di sita oleh petugas benar benar dimusnakan dan tidak disalahgunakan. Kapolda menambahkan, khusus tentang minuman keras agar ada payung hukum yang diatur melalui perda provinsi atau kabupaten sehingga petugas dapat bertindak secara profesional dan ada efek jera bagi para pelaku.

Pemerintah Sulbar dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar melaksanakan penandatangan Mou penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang digelar dilantai III kantor Gubernur Sulbar. Pada sambutan Gubernur Sulbar ABM menyampaikan terima kasih kepada kepala Kejaksaaan Tinggi Sulselbar dan para rombongan atas kunjungannya di sulbar, guna melaksanakan serangkaian kegiatan mulai tanggal 20/21 mei 2018. Kehairan kita di acara ini menunjukka komitemn kita bersama untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bercirikan good governance dan clean govermant di Provinsi Sulbar. Dengan penandatangan kesepakatan bersama dan sosialisasi TP4D yang kita laksanakan hari ini dengan harapan Sulbar menjadi Provinsi yang maju dan Malaqbi,Mampu, melette diatonganna, dengan arti berdiri diatas kebenaran"dengan zero corruption. Tak dapat dipungkiri bahwa ditengahnya pemerintah Provinsi barat melaksnakan pembangunan,kita masih saja berhadapan dengan berbagai persoalan korupsi yang sejatinya akan memperlebar kesenjangan sosial karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat justru digunakan secara tidak benar dan tidak tepat sasaran sehingga hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab."Reaksi berantai yang timbulkan dari praktek korupsi tersebut pada akhirnya haus ditanggung oleh mayoritas masyarakat bertaraf ekonomi menengah kebawah. Cukup mudah untuk dipahami bahwa praktek korupsi jelas tidak akan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara adil,ujar ABM. Dengan demikian, kehidupan masyarakat pun tidak akan mengalami perbaikan yang berarti. Disisi lain proses untuk mengungkapkan praktek korupsi serta penindakannya memperoleh tantangn serius karena berbagai hal. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk melakukan berbagai perubahan dalam menentukan berbagai startegi penegakan hukum. hukum akan dikatakan berhasil manakala proses tersebut mampu menekan jumlah pelaku dan tindakan kejahatan itu sendiri disertai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat . Ditambahkan pula proses penegakan hukum tidak hanya ditandai dengan berapa banyak perkara ditangani dan berapa besar gaung pemberitaannya serta berapa banyak orang yang ditahan atau diadili.Perspektif diatas menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dengan gencar dilakukan oleh kejaksaan dan aparatur…

Pemerintah Sulbar dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar melaksanakan penandatangan Mou penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang digelar dilantai III kantor Gubernur Sulbar. Pada sambutan Gubernur Sulbar ABM menyampaikan terima kasih kepada kepala Kejaksaaan Tinggi Sulselbar dan para rombongan atas kunjungannya di sulbar, guna melaksanakan serangkaian kegiatan mulai tanggal 20/21 mei 2018. Kehairan kita di acara ini menunjukka komitemn kita bersama untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bercirikan good governance dan clean govermant di Provinsi Sulbar. Dengan penandatangan kesepakatan bersama dan sosialisasi TP4D yang kita laksanakan hari ini dengan harapan Sulbar menjadi Provinsi yang maju dan Malaqbi,Mampu, melette diatonganna, dengan arti berdiri diatas kebenaran"dengan zero corruption. Tak dapat dipungkiri bahwa ditengahnya pemerintah Provinsi barat melaksnakan pembangunan,kita masih saja berhadapan dengan berbagai persoalan korupsi yang sejatinya akan memperlebar kesenjangan sosial karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat justru digunakan secara tidak benar dan tidak tepat sasaran sehingga hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab."Reaksi berantai yang timbulkan dari praktek korupsi tersebut pada akhirnya haus ditanggung oleh mayoritas masyarakat bertaraf ekonomi menengah kebawah. Cukup mudah untuk dipahami bahwa praktek korupsi jelas tidak akan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara adil,ujar ABM. Dengan demikian, kehidupan masyarakat pun tidak akan mengalami perbaikan yang berarti. Disisi lain proses untuk mengungkapkan praktek korupsi serta penindakannya memperoleh tantangn serius karena berbagai hal. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk melakukan berbagai perubahan dalam menentukan berbagai startegi penegakan hukum. hukum akan dikatakan berhasil manakala proses tersebut mampu menekan jumlah pelaku dan tindakan kejahatan itu sendiri disertai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat . Ditambahkan pula proses penegakan hukum tidak hanya ditandai dengan berapa banyak perkara ditangani dan berapa besar gaung pemberitaannya serta berapa banyak orang yang ditahan atau diadili.Perspektif diatas menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dengan gencar dilakukan oleh kejaksaan dan aparatur…

Usai melantik ratusan pejabat eselon III dan IV kini Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar kembali melantik lima orang pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa, 22 Mei 2018.Pelantikan tersebut dilakukan karena adanya kekosongan beberapa jabatan pada RSUD Regional Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata lingkup Sulbar Turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Djamilah, Kepala BKD Sulbar Amujib serta undangan lainnyaAdapun yang dilantik pada kesempatan tersebut, diantaranya tiga pejabat administator pada RSUD Sulbar, yaitu Kepala Tata Usaha Muzdalipah yang sebelumnya menjabat Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi pada Biro Ortala, Merintani Erna Dochri sebagai Kepala Bidang pelayanan RSUD yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubid Asuhan Keperawatan pada Bidang Keperawatan, dan Muh. Tahir dilantik sebagai Kepala Bidang Keperawatan RSUD.Sedangkan jabatan pengawas dilantik Muh. Amran sebagai Kepala Seksi Manajer Mutu pada UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan segar asal tumbuhan Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdi Yansyah Hijrah dilantik sebagai jabatan Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan kepariwisatan pada bidang kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata Dinas Pariwisata .Usai melantik Gubernur sulbar Ali Baal Masdar mengatakan di sambutannya bahwa mutasi itu merupakan hal biasa yang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menimbah dan menambah ilmu dalam menjalankan tugas sebagai ASN.“Jabatan bukan pemberian secara pribadi, sebab dalam kepegawaian kita tidak bisa memilih jabatan mana yang kita mau, yang ada hanyalah tugas dan tanggungjawab yang diberikan negara untuk kita embang bersama demi melayani masyarakat” tandas Ali Baal Ali Baal menekankan agar semua pihak di RSUD Sulbar dapat bersinergi dan segala layanan yang ada dapat dimaksimalkan, sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan yang timbul.“Saya tidak mau lagi terjadi masalah di RSUD, semua harus bersinergi dan tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti pada komite medik dan lainnya, maka dengan seperti itu Mudah-mudahan enam bulan kedepan dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),”harap Ali Baal

Gubernur Sulbar Alibaal Masdar menggelar acara buka puasa di rujab Gubernur Sulbar pada hari Senin, 21, Mei 2018. Pada acara buka bersama tersebut, turut hadir Kapolda sulbar Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si, yang juga sekaligus menyampaikan tausia terkait hikmah puasa, senin (21/5/18) .Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulbar, ketua DPRD Provinsi, Kajati Provinsi, Danrem 142 tatag, para pejabat utama polda sulbar, para OPD Provinsi, Para Bupati Se-Sulbar, para Kapolres Jajaran, para Dandim jajaram korem, tokoh agama dan seluruh tamu undangan lainnya Dalam tausianya Kapolda mengatakan salah satu waktu yang paling mustajab dikabulkannya doa adalah menjelang berbuka puasa, jadi bagi yang mempunyai hajat ini adalah waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah Subuhanahu Wataalah.Sungguh maha suci Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci, bulan ampunan dan bulan barokah ini.Harapannya dibulan ramadhan kali ini, kita sekalian bisa meraih berkah dan ampunan didalamnya.Disamping itu, pihaknya juga mengapresiasi gubernur yang telah menggelar kegiatan buka puasa bersama ini. Betapa banyak amal yang raih oleh bapak gubernur dari sekian banyak tamu undangan yang turut menikmati hidangan pelepas lapar dan dahaga.Sebagaimana sabda rasulullah barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa maka ia juga mendapat pahala serupa orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa.Untuk itu, mari manfaatkan bulan suci ini dengan melakukan berbagai kebaikan di dalamnya salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh bapak gubernur kita saat ini, sehingga kita semua bisa meraih derajat taqwa di sisi allah subuhanahu wataalah, Tandasnya.Usai membatalkan puasa dengan makanan dan minuman secukupnya, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah di masjid agung provinsi serta santap bersama.

Pemerintah Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulbar dan beberapa Pimpinan Forkopimda dan para bulati Se Sulbar menggelar kegiatan rapat forum koordinasi pimpinan daerah dan penandatanganan perjanjian bersama APIP-APH tingkat Kab. Se-sulawesi barat serta penandatanganan kesepakatan bersama optimalisasi empat pilar dalam mendukung percepatan masyarakat di desa. Pada Penandatangan tersebut terlebih dahulu para bupati se Sulbar, Kapolres Se Sulbar dan kajari Se Sulbar membubuhkan tandatangan yang di ikuti setelah itu, Gubernur Sulbar Alibaal Masdar dan Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si, Danrem Tatag 142 serta Kajati Sulselbar, Tarmizi turut membubuhkan tandatangannya sebagai wujud dukungan dalam menciptakan daerah yang malaqbi, senin (21/5/18) di lantai 4 aula kantor daerah provinsi. Rapat Forkopimda dalam rangka Penandatanganan Perjanjian kerjasama bersama APIP-APH tingkat Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan kesepakatan bersama optimalisasi 4 Pilar dalam mendukung percepatan pembangunan masyarakat di Desa yang digelar pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 16.00 Wita, dikantor Gubernur Sulbar Lantai IV, Jln. Abdul Malik, Pettana Endeng Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Prov. Sulbar. Penandatanganan Perjanjian bersama APIP-APH tingkat Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Kesepakatan Bersama optimalisasi 4 Pilar dalam mendukung percepatan pembangunan masyarakat di Desa yang dihadiri sekitar 200 orang. Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar,kajati Sulselbar Tarmisi, SH.MH, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar,Kabinda Sulbar Susetyo Karyadi, Danrem 142 Tatag Taufik Shobri, Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Aras, Kakoorda Sulbar, Kolonel Sus Rudiayanto, Kajari Mamuju, Andi Hamka, SH,Dandim 1418/Mamuju, Letkol Inf Jamet Nijo, S.Sos, Damdim 1401 Majene Letkol Inf Rahman, dan para Bupati Se-Sulbar12. Para OPD lingkup Pemprov. Sulbar Acara tersebut dimulai dengan Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pembacaan doa Penandatangan perjanjian kerjasama APIP-APH tingkat Kabupaten se Sulawesi Barat dalam Pengaduan Masyarakat dan sambutan, Kajati Sulselbar, Tarmisi, SH.MH. Pada sambutannya Tarmizi menyampaikan Penandatangan Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri pada 30 November 2017 terkait pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.…

Kadis Kominfo Sulbar Muzakkir Kulasse melepas dan menyambut beberapa Jajaran staf Dinas Kominfo Sulbar yang berpindah tugas maupun yang masuk dinas Kominfo Sulbar, diruangannya pada hari, Senin (21/5/2018) . Pada lepas sambut tersebut, Muzakkir menyampaikan terimakasih atas bantuan staf dan para kabid yang selama ini banyak membantu dinas Kominfo. "saya sebagai kadis juga meminta maaf jika selama ini, saya sebagai kadis ada kata-kata yang neyinggung saudara ataupun dalam kebijakan-kebijakan saya. Apalagi dalam momentum ramadhan ini kita harus saling memaafkan dan saling bersilaturahmi walaupun sudah tidak satu kantor lagi, Ujar mantan Sekwan ini. Ditambahkan pula bahwa dimana saja kita bertugas harus melakukan tugas dengan baik dan setiap pemimpin berbeda dalam kebijakan,jadi kita harus saling bekerjsama dengan pimpinan dimana kita berada, pesan Muzakkir saat bersama staf yang akan berpindah dan yang bergabung dengan kominfo. Selamat pula kepada staf yang akan bergabung di dinas kominfo, semoga kita semua dapat bekerjsama dengan baik di dinas ini. Selain itu, Kepala UPTD KiP Rezki menyampaikan bahwa, sebagai staf juga meminta maaf kepada kadis dan semua staf yang ada di kominfo. Saya dipindahkan di dinas perhubungan saat ini, ujar Rezki.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar acara buka puasa di rumah jabatan Bupati Mamuju, Sapota Pada Hari minggu (20/05/2018). Pada acara tersebut dihadiri, Bupati Mamuju, Hapsi Wahid Gubernur Sulbar Alibaal Masdar, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar M,si Bersama sejumalah tokoh yang ada di sulawesi Barat,Danrem 142/TATAG, Forkopinda Kab Mamuju, Tokoh Masyarakat Mamuju, OPD Jajaran Pemkab Mamuju. Dalam sambutanya Bupati Mamuju Drs H Habsi Wahid, M.M Mengawali kegiatan buka puasa menyampaikan bahwa momentum ini sangat bermakna dalam menjaga komunikasi serta silaturahmi di antara kita semua baik dari tingkat pimpinan maupun seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju. tuturnya”

Sekretaris Dinas Pertanian Sulbar Andi Tanawali bersama bupati Majene Fahmi Massiara serta turut hadiri Dandim 1401 Majene Letkol Inf Rahman, Bank BI Sulbar manager UN Rizki Satya Pradana, Kepala Gudang Bulog Majene Sujadi, Babinsa, Koramil 140-01 Banggae serta anggota Poktan Bunga Harapan.melakukan penanaman bibit bawang merah, dari kelompok tani (Poktan) Bunga Harapan di Lingkungan Buttu Waikaca, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, belum lama ini.Fahmi menyebut, penanaman bawang di Lingkungan Waikaca atau di perbukitan Gunung Puawang, untuk menstabilkan harga bawang di pasaran yang belakangan ini cenderung meningkat.“Kita tetap menyukseskan program Upsus di Majene ini. Dan kepada Babinsa bersama PPL, tetap bekerja sama lebih giat di lapangan mendampingi para petani untuk meningkatkan produksi,” ajak Fahmi.Ia menekankan, kepada para petugas pengawas lapangan (PPL) pertanian agar tidak lagi terdapat lahan yang kosong.”Maksudnya, PPL dan Babinsa mengajak para petani untuk mengolah jika masih terdapat lahan yang kosong di wilayahnya,” ujar Fahmi.Kesempatan sama, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Majene Burhan mengungkapkan, tanam perdana bawang merah dari Poktan Bunga Harapan.didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).“Ini berkat kerja keras pak bupati, sehingga Majene mendapat bantuan melalui APBN, berupa 70 ton bibit bawang merah,” tuturnya.Burhan merinci, dari 70 ton bibit bawang merah dapat diasumsikan dalam panen mendatang, akan memperoleh sebanyak 770 ton bawang.“Berarti uang yang masuk ke Majene, mencapai puluhan milliar rupiah, dan dapat mengurangi permasalahan perekonomian di masyarakat,” tandas Burhan.

 Badan kepegawaian Daerah Sulbar menggelar rapat yang dihadiri bersama Asisten III Hj Jamila Sugianto, Kadis kesehatan dr Achmad Azis dan kepala BKD Mujib dan turut Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Sulawesi Barat, Sekkab Kabupaten Mamuju Tengah, para asisten dan Bappeda kabupaten se-Sulawesi Barat. di ruang pola lantai II kantor Gubernur Sulbar pada hari Jumat, 18 Mei 2018. Rapat tersebut koordinasi terkait usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten se-Sulawesi Barat di Mamuju, Jumat, 18 Mei 2018.Pada kesempatan tersebut Hj. Jamila Sugianto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan evaluasi mengenai usulan formasi CPNS tahun 2018 untuk tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. Dalam pertemuannya yang melakukan rapat koordinasi beberapa waktu lalu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), di mana dalam penyampaiannya bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan perekrutan CPNS tahun 2018 yang memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan. Sehingga kita di Sulawesi Barat akan menyiapkan data usulan yang akan dibawa ke Kemenpan-RB tersebut,” kata Jamila Sugianto. Ia menambahkan, penetapan formasi usulan dilakukan di akhir Mei ini, di mana pendaftaran online dimulai pada Juni 2018. Pelaksanaan seleksi pada Juli–September, dan pengumuman kelulusan ditentukan pada akhir September. Kemudian akan dilanjutkan pemberkasan di BKN pada bulan Oktober 2018.“Kami berharap semua data usulan yang akan dikirim ke Kemenpan-RB itu jelas sehingga mereka dapat mempertimbangkan apa yang kita usulkan sesuai kuota yang diberikan,” terang Hj. Jamila.Adapun usulan formasi CPNS 2018 sesuai kebutuhan setiap kabupatan sebagai berikut: Kabupaten Polewali Mandar usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 240 (kesehatan 133 dan pendidikan 127). Kabupaten Mamasa usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 220 (kesehatan 27, pendidikan 187 dan infrastruktur 9). Kabupaten Mamuju Tengah usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 441 (kesehatan 95, pendidikan 295 dan infrastruktur jalan, jembatan dan SDA 89). Kabupaten Pasangkayu usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 503 (kesehatan 180, pendidikan 121 dan…