Kegiatan OPD

Kegiatan OPD (309)

Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Menindaklanjuti PP tentang SPBE, pada tahun 2020 Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (Kominfopers) Sulbar akan membuat Rencana Induk SPBE Pemprov Sulbar melalui penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE 2020-2025 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. " Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berdasar pada Peta…

Asisten III Bidang Administrasi, Djamila menerima rombongan Kunjungan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Sosialisasi Program Kerjasama Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi di Pemerintah Provinsi Sulbar.Berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 31 Oktober 2019

Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin bersama staf menghadiri pemakaman staf Ahli sekaligus mantan kadis kominfo H Muzakkir Kulasse di Antang Makassar pada har Sabtu 27 Oktober 2019. Pada saat pemakaman turut hadir anggota Dpr Syamsul Samad, Marigun dan mantan anggota dpr Hamzah Hapati Hasan serta sahabat sahabat Almarhum. Menurut Safaruddin bahwa Almarhum Muzakkir merupakan sahabat sekaligus sudah kami anggap sebagai orangtua kami. "Beliau orang baik serta birograsi yang memiliki pengalaman dan dedikasi dalam memimpin OPD Selamat Jalan pak Muzakkir kami akan melanjutkan perjuanganmu. Semoga engkau tenang dalam peristrahatan terakhirmu. Jasanubtakkan kami lupakan ucap Safaruddin yang turut berjalan bersama…

Kominfo Sulbar – Kementrian Komunikasi Informatika berganti nahkoda. Saat ini, Johny G. Plate dipercayakan oleh Presiden Jokowi menahkodai kementrian tersebut setelah dilantik di Istana Negara Rabu, 22 Oktober 2019 menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah harapan dan perhatian dari pemerintah pusat dinantikan oleh pemerintah daerah untuk lebih memajukan teknologi informasi di era 4.0 saat ini. “Selamat atas dilantiknya Menkominfo baru Johny G Plate. Kami mengharapkan terciptanya perubahan yang signifikan dari perhatian pemerintah pusat. Seperti sinergitas dengan pemerintah daerah khususnya bagi daerah kategori tertinggal. Hal tersebut juga senada dengan hasil pertemuan para Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia di Provinsi Bali beberapa minggu…

22 Okt 2019

Tiga anggota DPRD Sulbar melakukan pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov Sulbar. Pemantauan tersebut ditempuh dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, Selasa, 22 Oktober 2019. Ada dua poin tujuan pemantauan ini. Pertama, ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait pembangunan SPBE yang terintegrasi dan kedua ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang. Ketiga anggota DPRD Sulbar yang melakukan kunjungan ke Kominfopers yakni, Abdul Halim, Sukri Umar dan Hatta Kainang dan diterima oleh Kadis Kominfo Safaruddin serta Kabid Layanan E Goverment Ridwan Djafar yang turut menjelaskan progres SPBE…

Kadis Kominfo,Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Melaksanakan apel sore bersama para Kabid dan ASN Lingkup kominfo, Selasa 22 Oktober 2019 didepan kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar. Safaruddin mengatakan bahwa apel sore ini saya menginginkan adanya perubahan dalam pola bekerja. Yakni bekerja secara disiplin, jangan lagi ada yang tidak serius dalam bekerja. "saya tidak ingin melihat lagi ada teman-teman yang datang hanya mengabsen saja setelah itu tidak ada aktivitas yang dilakukan, Ujar Safar saat memberikan arahan apel sore. Selain itu, semua bidang melakukan evaluasi kinerja bagi bawahannya. Begitupun Sekdis saya harapkan untuk bisa melakukan evaluasi kinerja ASN, begitu juga…

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulbar mentargetkan mendapat akreditasi untuk laboratorium Pengujian Limbah dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), pada tahun 2019. Dalam rangka mendapatkan akreditasi sertifikat ISO 17025 ini, pihak DLH Sulbar sudah melalui sejumlah tahapan atau prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan. Ssoal sarana dan prasarana kini sudah tak masalah lagi. Gedung lab kini sudah terbangun dan digunakan. Letaknya, di belakang kantor TVRI Sulbar. Ruangan lab juga telah sesuai dengan standar. Tersisa beberapa komponen alat uji yang masih akan dibenahi. Setelah semua alat uji itu dilengkapi, selanjutnya tinggal menunggu kunjungan KAN untuk melakukan assesment pengelola lab. Rencananya assesment akan…

Kominfo Sulbar -- Jelang pelantikan Presiden dan Wapres RI, tanggal 20 Oktober 2019, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusifitas dan keamanan daerah. “Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kami selaku Kadis Kominfopers mengimbau kepada kawan-kawan media, organisasi dan masyarakat, utamanya ASN untuk selalu menjaga keamanan dan kestabilan jelang dan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," kata Safaruddin . Menurut mantan Plt.Sekwan tersebut, kondusifitas dan keamanan daerah sangatlah penting. Sehingga, khusus kepada media juga diharapkan membuat berita yang menyejukkan masyarakat. Media yang membuat berita harus…

Kominfo Sulbar -- Kementerian Kominfo Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik, di Grand Hotel Maleo, Jumat 18 Oktober 2019 Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, yang tertuang pada pasal 3 poin (b), mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pada pasal 4 poin 1, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Selamatta Sembiring mengatakan , bahwa kegiatan yang dilakukan adalah untuk menginformasikan kepada semua orang tentang pentingnya menerima dan mencari…

Persoalan tata kelola dan manajemen data masih menjadi suatu hal yang perlu dibenahi. Hingga saat ini, data yang diproduksi Pemprov Sulbar, selain masih kurang lengkap ternyata juga masih beragam atau kadang berbeda-beda. Persoalan data juga harus menjadi perhatian, menyusul telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya satu data indonesia, pemerintah provinsi juga wajib melakukan apa yang menjadi amanat Perpres. Anggota DPRD Sulbar saat melakukan kunjungan kerja pada hari Kamis 17 Oktober 2019 ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Provinsi, Sulbar, Rahim mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus menyesuaikan dengan dinamika sosial…