15 Jun 2021

Idris Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD Sulbar 2020

Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan gubernur terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 di Gedung Sementara DPRD Sulbar, Senin, 14 Juni 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah 

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah Silpa tahun anggaran 2021, permasalahan stunting, rekomendasi perbaikan 18 item terhadap temuan BPK, dan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada pengelolaan anggaran tahun 2020, Idris mengungkapkan, Pemprov akan mengkonsolidasi datanya terlebih dahulu, karena berdasarkan penjelasan fraksi-fraksi, besaran Silpa itu berasal pada dua sumber yaitu kas dan luncuran. Jadi luncuran terakhir itu biasanya akan memunculkan Silpa yang besar.

Terkait permasalahan stunting, Idris mengungkapkan , stunting ini bukan merupakan pekerjaan yang sekali sulap langsung jadi. Stunting itu harus dikelola dengan road map yang jelas, idris juga menambahkan permasalahan terkait stunting ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat, tanggungjawab pemerintah dilevel provinsi dalam hal ini memvalidkan data untuk kemudian membantu jikalau disetiap pemerintah kabupaten yang dimaksudkan ada permasalahan stunting.

Kemudian terkait persoalan 18 item temuan BPK, Idris juga menjawab untuk sekarang ini sudah kami kerjakan karena hal itu merupakan catatan BPK yang tidak boleh terlewatkan.

Menyinggung Dana PEN 2020, Idris menjelaskan bahwa PEN waktu itu adalah PEN yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di daerah-daerah yang ketergantungan fiskalnya sangat tinggi, tapi Sulbar menjadi yang paling terkecil mendapatkan dana PEN tersebut. 

Terkait, anggaran PEN kapak akan dikucurkan, Pemprov berusaha agar bulan Juni ini sudah ada gambaran berapa yang disetujui oleh kementerian keuangan.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah menyampaikan, terhadap pandangan fraksi-fraksi Ia menyampaikan harapan agar semua masukan dan saran tersebut harus mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pemerintah daerah untuk menjadi dasar penyusunan jawaban gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya. (Ayu/kominfo)

 

Read 247 times
(0 votes)