Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta Tim Portal ATS harus menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan, dimulai dengan penguraian data secara lengkap dengan melibatkan TNI-POLRI serta Mahasiswa KKN. Hal Itu perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan program penanganan anak putus sekolah atau anak tidak sekolah bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi Tim Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS), yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 10 Juni 2021.
"Kita harus memastikan ketersediaan tenaga untuk melakukan intervensi menyelesaikan masalah, karena apa gunanya data ada kalau tidak menyelesaikan masalah. Sesudah itu kita ingin langsung bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Ini adalah data soal jumlah anak tidak sekolah, lokasinya, nama, jadi mohon segera ambil tindakan. Misi dari tim kita akan berhasil ketika si anak tersebut sudah kembali masuk bersekolah,"kata Idris
Untuk memastikan data itu terurai, lanjut Idris, sasaran pendataan kedua yang harus dilakukan adalah pendataan di 575 desa serta 73 kelurahan yang ada. Secara detail dalam pendataan ATS tersebut seperti jumlah anak tidak sekolah dan penyebab si anak putus sekolah.
Idris menuturkan, permasalahan ATS bisa saja menjadi sumber masalah, seperti orang tidak mendapatkan pengetahuan, dapat menimbulkan pengangguran yang banyak. Selain itu dapat juga berdampak ke semua aspek lainnya, misalnya menyebabkan angka pernikahan usia dini, dan pernikahan di usia dini itu menyebabkan stunting.
"Jadi akar atau sumber masalah ini memang ada pada anak yang tidak sekolah. Untuk itu, diharapkan supaya ada percepatan penanganan ATS di Sulbar. Jadi Sulbar ini sangat concern dengan permasalahan ATS,"pungkasnya
Ketua Tim Sekretariat Portal ATS yang juga Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Bappeda Sulbar Andi Almaliayudin menyampaikan, perkembangan setelah setahun lamanya Tim Portal ATS masih berproses hingga saat ini. Selain itu, tim juga aktif turun melakukan sosialisasi untuk mendorong kabupaten dan desa membuat tim seperti itu.
"Tim ini sudah menyusun dokumen terkait strategi penanggulangan anak tidak sekolah selama lima tahun kedepan dan juga akan membangun kerjasama dengan UNHAS. Kami berharap Portal ATS ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab solusi atas permasalahan pada anak yang putus sekolah,"ucap Andi Almaliayudin
Ia menambahkan, tugas pemerintah provinsi dalam hal ini posisinya sebagai fasilitator atau jembatan, memberikan arahan serta dukungan melalui kebijakan-kebijakan bagi anak-anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali bersekolah. (Ayu)
