Kominfo Sulbar -- Dalam waktu dekat pembayaran tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar tidak akan lagi dilakukan secara tunai.
Hal itu ditandai dengan adanya kerjasama antara Pemprov Sulbar bersama Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar tentang penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar.

Kerjasama tersebut, dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Attar Rizal, Senin 18 November 2019.

Penandatangan MoU berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, disakasikan Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, sejumlah pimpinan OPD lingkup Sulbar dan jajaran Perum Bulog.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut mengajak, agar para ASN diberikan pemahaman bahwa pembayaran tunjangan beras, hanyalah peralihan dari tunai ke bentuk barang tanpa adanya pemotongan.

"Kita masing-masing memberikan pemahaman kepada pagawai-pegawai kita, bahwa disini tidak ada pemotongan, ini adalah peralihan yang tadinya dibayar tunai, menjadi berupa barang sesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah"ucap Ali Baal
Tidak hanya itu, harus juga memastikan para ASN mengetahui bahwa beras dari bulog saat ini kualitasnya tidak diragukan lagi dan dapat diunggulkan.

"Beritahu juga, bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang ini kualitas beras dari Bulog sudah tidak diragukan lagi dan semakin baik"pungkas Ali Baal

Ali Baal berharap, kerjasama dengan Perum Bulog tersebut dapat segera terealisasi dan berkelanjutan pada bahan pokok lainnya bukan hanya pada beras, seperti jagung, kedelai, gula dan daging.
Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyatakan, kedepan di Sulbar akan dibangun pabrik beras modern yang ada di Indonesia.
Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, mengatakan, Sulbar merupakan provinsi yang ketiga melakukan kerjasama dengan Perum Bulog untuk penyaluran beras bagi ASN.

"Alhamdulillah sudah ada tiga provinsi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan nanti semua provinsi akan melakukan hal yang sama,"ungkap Mansur
Mansur mengungkapkan, untuk tahap pertama setiap ASN akan menerima beras yang 10 kg, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan ditambah lagi dengan menyesuaikan jumlah keluarga yang dimiliki setiap ASN.

Untuk harga beras, lanjut Mansur, saat ini hal itu belum bisa dipastikan berapa besarannya, sebab masih akan dibicarakan lebih lanjut lagi, yang pasti dibawa daripada harga dipasaran.

"Harganya nanti kita bicarakan, yang jelas dibawa harga umum, berasnya bagus dan berkualitas. Nantikan ada beras medium dan premuim tergantung permintaan yang ada"pungkas Mansur
Mansur menjelaskan, kerjasama itu sebagai upaya integrasi antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog dalam hal penyaluran beras.

"Ini penugasan pemerintah kepada Bulog yang sudah terintegrasi antara pemerintah daerah dengan Bulog"kata Mansur

Hal itu dilakukan, kata Mansur, agar pemerintah daerah merespon ketersediaan beras yang ada, jika tidak mungkin ke depan Bulog hanya membeli beras, namun tidak melakukan penyaluran.
Usai penandatanganan MoU, dilakukan penyerahan secara simbolis beras jenis premium 10 kg yang diberi branding Marasa, dari Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dan selanjutnya oleh Gubernur Sulbar diserahkan kepada Kepada Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Ridwan dan Kepala Dinas Sosial Sulbar Bau Akram Da'i.