Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Menggelar acara Forum Stunting Terintegrasi Dalam Intenrvensi Penurunan Stunting Di Provinsi Sulbar. Acara tersebut dilaksanakan Senin,22 Juli 2019 di lantai II kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri kepala Bappeda Junda Maulana Kepala Dinas kesehatan Sulbar, dr Indah, Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, Andi Rita Mariani dan Regional Coordinator Sulawesi Andi Irfanji SKM, M Kes serta peserta dari Bappeda Se Sulbar.
Dalam penyampaian Junda Maulana menjelaskan bahwa angka stunting saat ini masih relatif tinggi, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa bersama-sama untuk mencegah dan melakukan percepatan penurunan. "jangan kita saling melempar permasalah, kita harus melakukan terobosan dan memperkuat koordinasi, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanpa melibatkan semua komponen terkait maka jangan kita harap masalah stunting ini akan dapat terselesaikan,Ujar Junda Maulana. Polemik stunting ini bukan hanya membahas pada kemiskinan saja, akan tetapi penyebab dari kemiskinan akan berakibat pada kualitas manusia didalam keluarga dan lingkungan. Permasalah kemiskinan di Sulbar masih berputar dengan angka 11,02 persen, dengan berpatokan pada jumlah penduduk miskin 151,40 ribu jiwa dan dengan angka penurunan hanya sebesar 1,43 ribu jiwa. Ini bisa kita lihat pada data yang tersajikan.
Bukan hanya itu, menurut Junda target penurunanan kemiskinan harus kita genjot bersama, dengan melihat target yakni tahun 2017-2018 teget angka 19,47 persen, 2019-2020 target 9,91 persen dan tahun 2021-2022 terget 9,34 persen. Ini yang perlu menjadi prioritas kita bersama, bagaimana penyelesaian tugas pada tahun 2020 bisa zero stunting, sesuai harapan kita.
Prevalensi balita (TB-U), stunting di Sulbar dapat kita lihat di Kabupaten Mamasa 44,1 persen, Majene 43,9 persen, Matra 39,9 persen, Mateng 39,1 persen, Polman 38,7 persen dan Mamuju 38,2 persen. "untuk itu kita harus memiliki kerangka penanganan stunting, yakni intervensi spesifik bidang kesehatan berkontribusi 30 persen dimana kegiatan yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun dan dilaksanakan oleh sektor kesehatan dengan hasilnya hanya 30 persen, intervensi sensitif/perangkat daerah lainnya berkontribusi 70 persen dengan kegiatan yang dilakukan sektor non kesehatan seperti dinas pendidikan dan kebudyaan, Dinas ketapang,Dinas BPMD .
"Dengan melihat arah kebijakan RKPD 2020 sesuai perda nomor 8 tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2020. antara lain 2018 peningkatan kesejahteraan dan produktivitas wilayah, tahun 2019 membangun infrastruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejhateraan mayarakat,tahun 2020 pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing wilayah, tahun 2021 memperkuat pertumbuhan ekonomi berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tahun 2022 mewujudkan masyarakat Sulbar Maju dan Malqbi., tutup Junda yang dilanjutkan dengan pemaparan dari para peserta dimasing-masing Kabupaten.
