Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI) menghadiri Tayang Bincang (Talk Show), proses pemberantasan korupsi terintegrasi untuk Sulbar maju dan malaqbiq yang berlangsung di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), Selasa, 14 Mei 2019.
Kepala Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan, di tahun 2018 pihaknya sudah melakukan penandatanganan MOU terkait komitmen pencegahan integrasi yang berfokus pada beberapa rencana aksi pemberantasan yang sudah direncanakan sejak tahun lalu, dan ditahun 2019 sudah memasuki tahap hasil perencanaan penganggaran.
Hanya saja, terjadi permasalahan terlihat dari segi manejemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta permasalahan tematik, terkait asset dan pendapatan daerah yang dinilai masih kurang disiplin dan tidak sesuai harapan.
Ini sebetulnya masalah-masalah lama yang selama ini tidak terlalu diperhatikan, maka dari itu KPK mau hadir dan sekaligus kita berikan perhatian khusus, pungkasnya
Masih dikatakan, pemerintah daerah dinilai hanya mengulangi pekerjaan dan tidak segera merampungkan segala hal yang menjadi wewenang Pemprov Sulbar itu sendiri, salah satunya ialah menertibkan kembali kendaraan-kendaraan Dinas yang belum dikembalikan oleh para mantan pejabat termasuk segala bentuk asset tanah dan sertifikasi asset, hal tersebut akan terus didorong oleh pihak KPK dan segera dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan pemerintah daerah.
Makanya teman-teman Pemprov saya himbau minta itu mobil, selain itu masih ada asset yang dikuasai mantan pejabat saya berharap kita dorong agar hal tersebut bisa segera dikembalikan, dan hal itu segera dilakukan yang intinya mereka sudah mulai bergerak kearah lebih baik,kata pria yang akrab disapa bang coky itu
Selain itu menurut Adliansyah, terdapat dua point penting yang perlu diperhatikan yaitu efesiensi dan efektifitas segala unsur terkait serta membentuk suatu komitmen yang berfokus pada konsistensi merupakan kunci sederhana keberhasilan.
Kalau komitmen pucuknya baik maka bawahnya pasti baik, dan KPK akan kawal ini supaya semuanya dapat berjalan seperti harapan tetapi kalau pucuknya kurang baik maka biasanya akan susah, dan tadi kita sudah dengan Gubernur komitmen maka kita akan dorong agar cepat melakukan penyelesaian, tegasnya
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar mengemukakan, sejak 2016 KPK telah hadir di Sulbar . Ini merupakan hal yang patut disyukuri sebab dengan adanya KPK diharapkan Provinsi ke 33 tersebut dapat aman tenteram dan memiliki masyarakat yang lebih sejahtera.
Memang kita ini sudah terbiasa hidup bebas, maka dari itu dengan adanya KPK di Sulbar ada yang merasa senang, ada yang senang sekali juga ada yang merasa terhalangi, dan tentunya dengan bimbingan KPK sedikit-sedikit kebiasaan buruk tersebut dapat terkikis sehingga kita terbiasa bekerja maksimal dan lebih transparan, tandas ABM.
Masil kata Ali Baal, pihak KPK akan melakukan pembimbingan dalam melakukan perencanaan program kedepan, sehingga dibutuhkan sebuah komitmen yang serius dan terus konsistensi bagi Pemerintah Daerah yang bertujuan dapat mengikuti segala bentuk peraturan dan mengikis segala bentuk pelanggaran. Kita betul-betul berharap dengan adanya pengawasan pembinaan dari KPK, dan dengan hadirnya KPK disini kita ingin semuanya merasa senang, tetapi tidak berarti dengan adanya KPK kita jadi terkungkung dengan semua perancanaan yang ingin kita buat, sehingga terwujud keinginan bersama yaitu Sulbar Maju dan Malaqbiq, harapnya
